..Strategi Hindari PPh Badan Lebih Bayar

Kelebihan pembayaran pajak bisa disebabkan oleh 2 hal, yaitu adanya penurunan besarnya PPh badan yang diperkirakan semula dan adanya kredit pajak dari pemotongan atau pemungutan PPh yang terlalu besar.

Penurunan besarnya PPh badan yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya penurunan penghasilan yang merupakan Objek PPh, adanya kenaikan biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan (deductible expense), adanya kompensasi kerugian dari masa-masa sebelumnya dan hal lainnya.

Sedangkan besarnya pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dipengaruhi oleh jumlah penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh atau adanya impor barang atau pembelian barang yang merupakan objek pemungutan PPh.

Penyebab dari kelebihan pembayaran uang muka pajak sangat menentukan jenis pelaksanaan hak atas usaha-usaha untuk melakukan pengurangan di masa berikutnya, yaitu:

  1. Pengurangan PPh Pasal 25

    Dalam Pasa 7 ayat (1) KEP-537/PJ/2000 diatur bahwa apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh ang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.

    Secara prosedural, surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jendral Pajak meluli Kepala KPP, dengan disertai penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

    Kepala KPP harus memberikan jawaban paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat diterima. Bila melewati masa tersebut maka secara otomatis permohonan dianggap telah diterima.

  2. Pembebasan Pemungutan dan Pemotongan PPh

    Pembebasan pemungutan dan pemotongan PPh hanya dapat dilakukan apabila:

      a. Dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal; atau
      b. Berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto tahun pajak yang bersangkutan; atau
      c. PPh yang telah dibayar baik atas PPh Pasal 25 atau melalui pemotongan atau pemungutan PPh ternyata lebih besar dari PPh yang akan terutang.

    Permohonan pembebasan pemotongan atau pemungutan PPh disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftarnya Wajib Pajak tersebut dengan menggunakan formulir permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan pemungutan PPh sebagaimana dalam Lampiran I KEP-192/PJ./2002 dengan menyertakan perhitungan perkiraan penghasilan netto tahun berjalan, serta nilai transaksi yang diperkirakan akan diterima atau diperoleh.

    Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah surat diterima, maka Kepala KPP harus memberikan keputusan apakah permonan diterima atau ditolak. Bila lewat 1 bulan, tidak ada keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima, dan Kepala KPP harus menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang dimohonkan.

    SKB dari pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain berlaku sejak tanggal diterbitkannya SKB sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan

Peraturan Terkait:
KEP-192/PJ./2002
KEP-537/PJ/2000
Lampiran KEP-192/PJ./2002

sumber:
Hand-Out Pelatihan Perpajakan Angk. VI Tahun 2008 PT. Biotis Agrindo oleh Indra Kesuma Tjandra

1 Komentar

  1. terimakasih tulisanya sangat membantu


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s